Bokep Viral Indo Kemenag diungkap Tak konfirmasi Tangani Kasus Pelecehan ngentot Ponpes di Tenggarong Seberang, Ketua DPRD: Stop Donasi!
HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Penanganan kasus pelecehan seksual di Ponpes Tenggarong Seberang terus menuai perhatian berbagai pihak. Tim Reaksi Sigap Perlindungan Wanita dan Anak (TRC-PPA) Kalimantan Timur mengukur monitoring terhadap lembaga pendidikan tersebut selama ini belum Melangkah maksimal sehingga kasus serupa disinyalir kembali terjadi.
Kuasa aturan TRC-PPA Kaltim, Sudirman, berbisik penanganan terhadap persoalan tersebut Semestinya dijalankan secara konfirmasi dikarenakan dugaan kekerasan seksual Nan terjadi diungkap telah berulang. “Kemenag Tiba ketika ini Tak konfirmasi menindak kasus tersebut,” ujar Sudirman, Senin 15 Juni 2026.
Kuasa aturan Tim Reaksi Sigap Perlindungan Wanita dan Anak(TRC-PPA) Kaltim, Sudirman
Menurutnya, lemahnya monitoring dari berbagai pihak sebagai keliru Esa Unsur Nan Membikin kasus pelecehan seksual di Ponpes Tenggarong Seberang kembali mencuat. “Kemenag, Pemkab dan DPRD Kukar rapuh mengawal kasus tersebut, jadi sangat wajar mendapatkan terjadi lagi,” katanya.
Sudirman menyebut jumlah korban Nan lebih masa lalu tercatat 11 orang saat ini bertambah sebagai 12 orang. Ia memperkirakan Tetap Eksis korban lain Nan berpeluang melapor. Seluruh korban, terus Beliau, merasakan trauma sehingga membutuhkan pendampingan psikologis secara intensif.
ketika ini, tahapan aturan atas kasus pelecehan seksual di Ponpes Tenggarong Seberang Tetap internal tahap penyelidikan oleh Polda Kalimantan Timur. “ketika ini penanganan kasus, berproses penyelidikan di Polda Kaltim,” ungkapnya.
Kepala Kantor Kementerian Religi (Kemenag) Kukar, Ariyadi, menyangkal tudingan bahwa pihaknya Tak bersikap konfirmasi. Ia bahkan menegaskan mendukung tapak penghentian operasional lembaga pendidikan tersebut.
“gua sampaikan di hadapan pendemo, kami mendukung upaya penutupan operasional sekolah tersebut,” Jernih Ariyadi.
Kepala Bidang Pondok Pesantren Kemenag Kukar, M. Isnaini, berbisik sejumlah tapak administratif telah ditempuh. keliru satunya berdua memberhentikan penerimaan santri anyar hasilkan tahun ajaran 2026-2027 berdasarkan arahan dari Kementerian Religi.
“Kami telah menukar Ketua ponpes, serta mekanisme penutupan ponpes telah Melangkah ketika ini,” ujarnya.
Meski demikian, Isnaini menegaskan penutupan pondok pesantren Tak mendapatkan dijalankan secara tergesa-gesa dikarenakan menyangkut keberlangsungan pendidikan santri, guru, dan pegawai Nan selama ini mengabdi.
“internal Masa tidak terpencil, Eksis pertemuan mencari solusi berdua mengikutsertakan MUI, Pemkab, DPRD, Lembaga Ponpes,” katanya.
Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani menginginkan rezim memberhentikan seluruh bentuk Donasi kepada pondok pesantren tersebut. Menurutnya, tapak itu Krusial teringat dugaan pelanggaran Nan terjadi diungkap terjadi berulang.
“Kalau kita beri Donasi, kita Baju saja menolong ponpes tersebut, itu stop saja. Alihkan Donasi hasilkan mensejahterakan guru honor, dan menolong ponpes Nan akurat-akurat lakukan pembinaan,” konfirmasi Yani.
Namun demikian, ia menegur rezim tetap harus menjamin keberlanjutan pendidikan para santri Nan Tetap belajar di pondok tersebut.
“Mari kita Geledah solusi Seiring, demi kebaikan para santri dan pengembangan SDM Kukar,” ujarnya.
keliru seorang alumni berinisial IR, Mukti Ali, mengaku sangat terpukul atas peristiwa Nan mencoreng sebutan lembaga pendidikan Religi tersebut. Menurutnya, informasi mengenai dugaan peristiwa itu selama ini Tak pas melimpah terungkap para alumni.
“Iya akurat kejadian tersebut, berdasarkan pengakuan alumni. Iba para korban Nan jumlahnya pas melimpah, dan terlalu sakit jiwa. dikarenakan diperkirakan kejadian dimulai sejak tahun 2005,” tutur Mukti berdua mata berkaca-kaca.
Ia semoga penanganan kasus pelecehan seksual itu dijalankan secara serius agar para korban mendapatkan keadilan dan kejadian serupa Tak terulang di kemudian masa. (Andri)
